Kreatifnews.com, Pesisir Barat– Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Pesisir Barat melayangkan kritik objektif dan berbasis data terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam Pandangan Umum yang dibacakan oleh juru bicara fraksi, Ikam Mulhak, NasDem membeberkan sejumlah rapor merah pengelolaan keuangan daerah, mulai dari kemacetan serapan anggaran ratusan miliar, mandeknya pendapatan mandiri, hingga isu sensitif keterlambatan gaji pegawai. Rabu, (08/07/2026)
Mengawali penyampaiannya, Fraksi NasDem memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan TA 2025.
Meski begitu, Ikam Mulhak secara terbuka mengingatkan agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlena dengan predikat administratif tersebut.
“Secara substansi, WTP hanya menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi semata. WTP bukan jaminan bebas korupsi atau bukti efisiensi anggaran,” ujar Ikam Mulhak tegas di hadapan forum rapat.
NasDem membongkar data bahwa serapan belanja daerah macet di angka 78,82 persen, di mana hanya terealisasi sebesar Rp745,51 miliar dari target pagu Rp945,83 miliar.
“Artinya, ada sekitar Rp200,32 miliar dana yang gagal dieksekusi untuk pembangunan daerah,” lanjutnya.
Kritik tajam NasDem juga menyasar ketimpangan postur anggaran yang dinilai lebih banyak habis “dimakan” oleh birokrasi ketimbang kepentingan publik. Hal ini terlihat dari realisasi Belanja Operasi (gaji, barang/jasa, dan operasional) yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp533,22 miliar. Angka ini jomplang dibandingkan Belanja Modal untuk pembangunan fisik infrastruktur yang hanya terealisasi Rp84,13 miliar.
Kondisi fiskal daerah juga disebut sedang mengalami krisis kemandirian akibat kegagalan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD Pesisir Barat anjlok di angka 60,52 persen, yakni hanya mampu meraup Rp33,80 miIiar dari target Rp55,86 miliar. Daerah terbukti ketergantungan penuh pada dana transfer pusat yang mendominasi sebesar Rp703,17 miIiar.
“Pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam menggali potensi pajak, retribusi, dan sektor produktif lokal secara mandiri,” cetus Ikam Mulhak.
Selain itu, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana darurat dicatat sangat rendah, hanya menyerap 7,24 persen atau Rp652,03 juta dari total plafon Rp9,00 miliar. Rendahnya serapan dana darurat ini dinilai mencerminkan birokrasi yang lamban dan kaku dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
Di sektor aparatur dan pegawai, Fraksi NasDem menaruh perhatian khusus pada isu sensitif kesejahteraan, seperti keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di awal masa tugas mereka yang terpaksa dirapel berbulan-bulan. NasDem menegaskan akan terus mengawal hak dasar pegawai ini hingga dibayarkan penuh.
Kondisi serupa terjadi di tingkat pemerintahan desa (pekon). Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di tingkat pekon se-Pesisir Barat memicu pertanyaan besar mengenai matangnya perencanaan di akar rumput.
NasDem mengidentifikasi dua masalah utama: lemahnya kapasitas SDM aparatur pekon dalam penyusunan APBD Pekon, serta adanya indikasi keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari kas daerah. Dampaknya, gaji aparatur pekon sempat mandek berbulan-bulan dan memicu dinamika sensitif di masyarakat.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem mengapresiasi peresmian Rumah Sakit Tipe C di tengah Kota Krui yang diresmikan langsung oleh Presiden RI, H. Prabowo Subianto. Peningkatan status dari Kelas D ke Kelas C ini membawa konsekuensi peningkatan fasilitas medis, kapasitas layanan, dan SDM kesehatan.
Namun, Ikam Mulhak memberikan catatan penegasan bahwa proyek strategis ini murni bagian dari program dan kebijakan nasional pemerintah pusat untuk pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
“Fokus utama dari program rumah sakit ini adalah kesejahteraan rakyat dan jaminan hak kesehatan yang layak bagi warga Pesisir Barat, bukan sebagai panggung pencitraan politik. Mari kita kawal bersama keberlanjutannya,” pungkas Ikam Mulhak. (Rido)
